• banner puasa 2024
  • 0. selamat datang aja
  • visi
  • misi
  • banner calo
  • Banner IKM dan IPK
  • lapor
  • PENCANANGAN ZI
  • banner ZI
  • Maklumat Pelayanan
 

shadow slide1q

row prosedur perk row dir put row sapm row sipp row jsid
PROSEDUR BERPERKARA  PUTUSAN PA SIBUHUAN APM  SIPP  JADWAL SIDANG
GUGATANMANDIRI LAPORR e cour AKTACERAI SIWAS2
GUGATAN MANDIRI LAPOR!  e-COURT CEK AKTA CERAI SIWAS MA RI
         
         
 
 
 
  • Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

    Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

  • Alur Pelayanan Bagi Kelompok Rentan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    Alur Pelayanan Bagi Kelompok Rentan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

  • Alur Penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri

    Alur Penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri

  • Tutorial Pendaftaran Perkara Secara E Court

    Alur Pendaftaran Perkara Secara E Court

  • Layanan dan Prosedur Berperkara di Peradilan Agama Untuk Disabilitas

    Layanan dan Prosedur Berperkara di Peradilan Agama untuk Disabilitas

 
11 121 131 141 151 161

Berita Seputar Pengadilan Agama Sibuhuan

Inovasi

 
gugatan mandiri
aktes
s1con
datapedias
isnmet
O TATAN
O TATAN 1
 

Statistik Pengunjung

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
80
5571
12398
579389
6.53%
26.87%
1.41%
0.07%
0.01%
65.11%

Your IP : 3.142.250.114
Visitor Counter

Hak Para Pencari Keadilan

| Ditulis oleh Redaksi | Dilihat: 1491

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

Menurut Ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf c, SK KMA RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007

1. Berhak memperoleh Bantuan Hukum.
2. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.
3. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
4. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
6. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
7. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
8. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
9. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
11. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalamhal terdakwa ditahan.
12. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
13. Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
14. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
15. Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
16. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
18. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
19. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
20. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
21. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
22. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
23. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

 

HAK-HAK DASAR PENCARI KEADILAN

1. Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.
2. Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau Kuasa Insidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.
3. Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.
4. Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.
5. Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :
  a. Memberikan Mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
  b. Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
  d. Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
6. Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.
7. Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.
8. Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
9. Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

Artikel

Jam Kerja

NORMAL
Jam Kerja & Pelayanan
SENIN-KAMIS JUMÁT
08:00 s.d 16.30 08:00 s.d 17.00
Jam Istirahat
SENIN-KAMIS JUMÁT
12:00 s.d 13:00 12:00 s.d 13:30
Hari Libur
SABTU ― MINGGU
Jadwal Sidang
SENIN ― KAMIS
09:00 WIB sampai selesai
RAMADHAN
Jam Kerja & Pelayanan
SENIN-KAMIS JUMÁT
08:00 s.d 15.00 08:00 s.d 15.30
Jam Istirahat
SENIN-KAMIS JUMÁT
12:00 s.d 13:00 11:30 s.d 12:30
Hari Libur
SABTU ― MINGGU
LIBUR NASIONAL TUTUP