Jum’at 31 Desember 2021, bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Sibuhuan, pukul 09.30 WIB, proses pengadaan Posbakum Pengadilan Agama Sibuhuan telah berlangsung. Acara ini dihadiri oleh calon penyedia jasa Posbakum yaitu LBH Tri Sula Padang Lawas.
Lembaga Hukum terkait melakukan verifikasi berkas beserta wawancara oleh Ketua PA Sibuhuan, M. Saifuddin, S.H.I, Wakil Ketua PA Sibuhuan, Bainar Ritonga, S.Ag., M.H., Sekretaris PA Sibuhuan, Muhamad Iqbal Zulfikar, S.E., M.M., Panitera PA Sibuhuan, Miharza, S.H., M.H, serta Pejabat Pengadaan Pos Bantuan Hukum TA. 2022, Ilham Syukri, A.Md.
Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Sibuhuan, ada beberapa hal disampaikan oleh Ketua PA Sibuhua, Bapak M. Saifuddin, S.H.I diantaranya agar terpenuhi prinsip-prinsip Pengadaan yang efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut:
Untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan, maka pelaksanaan tersebut masuk dalam kategori Jasa Konsultansi (Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
Selanjutnya beliau memberikan penjelasan terkait dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelaksanaan apel sore mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan selama tahun 2021 ini yaitu pada hari Jumat (27/12/2021). M. Saifuddin, S.H.I., Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan selaku pembina dan Idaham Kholid Siregar selaku Honorer Pengadilan Agama Sibuhuan bertindak sebagai komandan, sedangkan acara apel dipandu oleh Isro Junda Samosir, S.Pd.
Di hadapan seluruh peserta apel, Pembina mengucapkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan yang telah bekerja keras selama satu tahun belakangan ini. Saling bekerjasama dalam mewujudkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Pembina juga menyampaikan terima kasih kepada tenaga PPNPN Pengadilan Agama Sibuhuan yang telah berkontribusi kepada Pengadilan Agama Sibuhuan selama tahun 2021 ini. Pembina juga menyampaikan tetap semangat kepada Tenaga PPNPN yang tidak lanjut lagi di tahun 2022.
Kamis, 30 Desember 2021, Hakim dan Aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai mengikuti Wisuda Purnabakti Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh (DRA. HJ. ROSMAWARDANI, SH., MH), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ( Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta (Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.) Secara Virtual.
Acara diselenggarakan secara virtual mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol Kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 4298/DjA/KP.06/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 Perihal Undangan Menghadiri dan Menyaksikan Wisuda Purnabakti Empat Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama secara Virtual.
Acara penyerahan kalung jabatan dan tanda jabatan hakim Para Wisuda Purnabakti serta penyerahan plakat Mahkamah Agung dilaksanakan secara virtual dari Ketua Mahkamah Agung RI semoga menjadi semangat untuk Para Wisuda Purnabakti.
Diakhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung atas nama Negara dan pimpinan Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi yang telah berikan selama menjalankan tugas.
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Dan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif, maka pemerintah telah menetapkan kebijakan yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Laporan SAKIP terdiri atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian. Secara terperinci Dokumen SAKIP terdiri atas Rencana Strategis (Renstra), Lembar Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Aksi.
Mengingat banyaknya dokumen yang harus dibuat untuk kepentingan penyusunan SAKIP tersebut, dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, dan surat PTA Medan Nomor: W2-A/3267/OT.01.1/XII/2021 tanggal 2021 mengenai Penyampaian Dokumen SAKIP, maka pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, pukul 14.00 WIB, Pengadilan Agama Sibuhuan melaksanakan rapat Rapat Persiapan membahas mengenai Dokumen SAKIP Tahun 2021 tersebut.
Penyusunan dokumen SAKIP ini berdasarkan indikator kinerja yang terdapat pada surat Keputusan Ketua MA RI Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama MA RI yang dapat didownload pada aplikasi e-SAKIP yang terdapat pada portal KOMDANAS (http://komdanas.mahkamahagung.go.id).
Semoga laporan SAKIP ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya dengan menyusun target secara SMART: specific (spesifik), measurable (dapat diukur), agreeable (sesuai), realistic (realistis), dan time-bound (ada batas waktu yang jelas) agar menguatkan akuntabilitas kinerja demi penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya dapat berjalan dengan baik.
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2021 dengan tema ”Bersinergi untuk Membangun Kepercayaan Publik” di lantai 2 Gedung Tower dan Balairung Mahkamah Agung, pada hari Rabu, 29/12/2021 pukul 10.00 WIB.
Pengadilan Agama Sibuhuan mengikuti refleksi MA tersebut melalui kanal http://bit.ly/MA.Live. yang dilaksanakan di Media Center PA Sibuhuan. Hadir Ketua PA Sibuhuan, M. Saifuddin, S.H.I., Panmud Permohonan, Dedy Rikiyandi, S.H.I, dan Staf Pengadilan Agama Sibuhuan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung saat ini memiliki 910 satuan kerja pengadilan, ditambah dengan 13 pengadilan tingkat banding baru yang telah disetujui beberapa waktu lalu oleh DPR.
"Tentu bukan persoalan mudah untuk memenuhi standar Sarpras IT yang sama bagi seluruh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung akan terus berupaya agar semua satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di pelosok- pelosok dan pulau-pulau terpencil, bisa memiliki standar Sarpras IT yang setara dengan pengadilan-pengadilan yang ada di kota-kota besar, sehingga di tahun 2022 yang akan datang, tidak ada lagi kendala teknis yang dapat menghambat pelayanan pengadilan dalam proses persidangan elektronik" Lanjut Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.
Acara Refleksi Akhir Tahun ini dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, para pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung, serta ratusan rekan-rekan media baik dari elektronik, cetak, dan online.
