Komitmen untuk menghadirkan pelayanan hukum yang aman, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas kian teguh. Pada Senin (20/07/2026), Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan yang dipimpin langsung oleh Ketua PA Sibuhuan, Bapak Darman Harun Lubis, S.H.I., menggelar kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi strategis ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Padang Lawas.

Dalam kunjungan ini, Ketua PA Sibuhuan didampingi oleh YM. Andi Permana, S.H., M.H. (Hakim PA Sibuhuan), Bapak Muhammad Sarkawi, S.H.I. (Panitera PA Sibuhuan), dan Bapak Afrizal Juanda, S.H.I. (Panitera Muda Hukum PA Sibuhuan).

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergitas antar-lembaga penegak hukum di Padang Lawas. Tidak sekadar bertukar sapa, agenda utama perjumpaan ini berfokus pada pematangan draf Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) Antar kedua instansi.

Ketua PA Sibuhuan, Bapak Darman Harun Lubis, S.H.I., menyampaikan apresiasi yang mendalam atas keterbukaan dan sambutan hangat dari Kapolres Padang Lawas beserta jajaran. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi formal ini adalah wujud nyata komitmen kedua instansi dalam melayani masyarakat.

"Silaturahmi ini tidak hanya sekadar permohonan koordinasi biasa, tetapi menjadi langkah konkret kita untuk memformalkan kerja sama melalui MoU. Harapan kita, kesepakatan ini nantinya makin memperkokoh sinergi Forkopimda dalam memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat Padang Lawas," ungkap beliau.

Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama, mengabadikan momen kebersamaan yang menjadi simbol kuatnya kemitraan antara Pengadilan Agama Sibuhuan dan Polres Padang Lawas dalam mengawal keadilan di bumi Padang Lawas.

Sibuhuan, 20 Juli 2026 – Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan kembali melaksanakan agenda rutin Apel Pagi pada Senin (20/07/2026) bertempat di halaman kantor PA Sibuhuan. Apel Pagi minggu ini dipimpin langsung oleh Hakim PA Sibuhuan, YM. Bapak Andi Permana, S.H., dan diikuti oleh seluruh elemen pimpinan, hakim, pejabat struktural maupun fungsional, serta staf dan PPNPN PA Sibuhuan.

1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Hawasbid Triwulan III

Menindaklanjuti selesainya penilaian Triwulan II, beliau mengimbau seluruh jajaran untuk segera mempersiapkan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang (TLHP Hawasbid) untuk Triwulan III. Hal ini selaras dengan arahan dan petunjuk dari Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan guna menjaga kelancaran tata kelola administrasi dan pelayanan publik yang akuntabel.

2. Kunjungan Kerja dan Sinergi Bersama Kemenag Kab. Padang Lawas

Guna merespons maraknya fenomena perkawinan di bawah umur di wilayah Kabupaten Padang Lawas, PA Sibuhuan merencanakan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padang Lawas. Langkah ini diambil untuk mendiskusikan langkah konkret dalam menekan angka pernikahan usia dini. Beliau menyoroti tingaknya pola masyarakat yang menikah di bawah umur lalu baru mengajukan Isbat Nikah setelah cukup umur. Menurutnya, hal ini menjadi isu problematika hukum dan sosial akibat minimnya kesadaran masyarakat yang ditanamkan sejak dini.

3. Rencana Kerja Sama (MoU) Dispensasi Nikah

Sebagai bentuk solusi preventif dan edukatif, PA Sibuhuan bersama Kemenag Kab. Padang Lawas akan mematangkan kerja sama resmi (Memorandum of Understanding/MoU). Kerja sama ini ditujukan untuk memperketat serta mengedukasi mekanisme pengajuan Dispensasi Nikah bagi masyarakat yang terpaksa menikah di usia dini, sehingga perlindungan terhadap anak dan kepastian hukum tetap terjaga secara berkesinambungan.

Apel pagi berlangsung secara khidmat, tertib, dan ditutup dengan doa bersama sebelum seluruh aparatur PA Sibuhuan memulai aktivitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

SIBUHUAN – Ketua Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan, Darman Harun Lubis, S.H.I., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Padang Lawas yang ke-19 tahun 2026, Kamis (16/07/2026).

Kehadiran Ketua PA Sibuhuan ini memenuhi undangan resmi dari Ketua DPRD Padang Lawas, Bapak Luat Hasibuan. Undangan tersebut diterbitkan sehubungan dengan tindak lanjut surat Bupati Padang Lawas Nomor 400.14.1.1/3585/2026 perihal Pelaksanaan Paripurna Hari Jadi Kabupaten Padang Lawas ke-19.

Acara yang berlangsung khidmat ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas. Momentum bersejarah ini dihadiri langsung oleh Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, S.E., bersama Wakil Bupati Padang Lawas, H. Achmad Fauzan Nasution, S.H.I., M.Pd.I.

Selain pucuk pimpinan daerah, rapat paripurna ini juga dihadiri oleh jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Padang Lawas, para anggota DPRD, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta tamu undangan penting lainnya.

Kehadiran Ketua PA Sibuhuan dalam rapat paripurna ini menegaskan komitmen dan sinergitas Pengadilan Agama Sibuhuan sebagai bagian dari unsur Forkopimda, untuk terus mendukung roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan maju di usianya yang ke-19.

Di sela-sela kegiatan, Ketua PA Sibuhuan, Darman Harun Lubis, S.H.I., menyampaikan ucapan selamat hari jadi yang ke-19 untuk Kabupaten Padang Lawas. Beliau menegaskan bahwa Pengadilan Agama Sibuhuan berkomitmen penuh untuk terus memperkuat sinergitas dan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah dan unsur Forkopimda lainnya. Sinergi ini diharapkan dapat terus mendorong penegakan hukum yang berkeadilan serta mendukung percepatan pembangunan demi terwujudnya masyarakat Padang Lawas yang maju, sejahtera, dan bermartabat.

Sibuhuan, 15 Juli 2026 – Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan, jajaran Hakim PA Sibuhuan menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) secara daring. Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI).

FGD yang berlangsung selama dua hari, yakni Rabu dan Kamis, 15–16 Juli 2026 ini, dilaksanakan dalam rangka menyerap data, informasi sektoral, serta pandangan empiris dari para hakim di seluruh Indonesia. Agenda utama pertemuan ini berfokus pada dua topik krusial:

1. Perubahan Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 03/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. 

2. Revisi Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Pada hari pertama pelaksanaan (Rabu, 15/07), sesi pemaparan menghadirkan akademisi sekaligus pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang dimoderatori oleh Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA RI, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. Memasuki sesi kedua, materi dilanjutkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Heru Susetyo, Ph.D., serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.

Sedangkan untuk hari kedua (Kamis, 16/07), FGD dijadwalkan akan diisi oleh pemaparan dari unsur Komisi Yudisial RI serta Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nugroho Setiadji, S.H.

Kegiatan penyusunan naskah urgensi ini dinilai sangat penting mengingat kedua Peraturan Bersama tersebut telah berjalan lebih dari satu dekade. Dalam tatanan praktik, diperlukan adanya rekonstruksi hukum untuk memetakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang kerap menjadi hambatan (bottlenecking), seperti penyesuaian komposisi tim pemeriksa, kejelasan hukum acara, modernisasi alat bukti digital, hingga standarisasi sanksi.

Pembaruan regulasi ini bertujuan untuk melahirkan tata kelola pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, draf perubahan yang digodok juga diharapkan mampu memberikan demarkasi hukum yang jelas dalam memisahkan wilayah etika perilaku dengan ranah teknis yudisial, sehingga asas judicial independence atau independensi hakim tetap terlindungi dengan baik.

Melalui keikutsertaan secara daring ini, Pengadilan Agama Sibuhuan berkomitmen mendukung penuh ikhtiar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam mewujudkan konvergensi regulasi. Harapannya, hasil dari FGD ini dapat mendorong peningkatan kualitas layanan peradilan serta memperkuat integritas profesi hakim demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

Selasa, 14 Juli 2026 – Jajaran aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan mengikuti kegiatan strategis dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI secara daring melalui Ruang Media Center. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menghadiri undangan acara "Biro Keuangan Awards Tahun 2026" serta penyampaian berbagai materi krusial terkait pengelolaan keuangan negara.

Acara yang berlangsung pada Selasa, 14 Juli 2026 ini dimulai pukul 08.30 WIB. Berdasarkan surat undangan nomor 865/BUA.3/UND.KU1.1/VII/2026, kegiatan daring ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama Sibuhuan.

Hadir di Ruang Media Center sebagai perwakilan peserta di antaranya unsur Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Pengelola Keuangan, Pengelola BMN, hingga Operator Tukin Komdanas satuan kerja. Seluruh peserta mengikuti jalannya acara via Zoom Meeting dengan tertib, menggunakan satu akun resmi dan format nama yang telah ditentukan oleh panitia pusat.

Rangkaian kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga menjadi forum pembinaan teknis finansial. Beberapa agenda penting yang diikuti oleh Pengadilan Agama Sibuhuan sepanjang hari ini meliputi:

• Pengarahan Terpusat: Acara dibuka dengan arahan langsung dari Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Edi Yuniadi.

• Evaluasi Semesteran: Penyampaian konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung untuk Semester I Tahun 2026 oleh Bagian Akuntansi.

• Kinerja & Perbendaharaan: Pemaparan mengenai kinerja pelaksanaan anggaran serta mekanisme perbendaharaan dan pembayaran tagihan.

• Optimalisasi PNBP: Pembahasan mengenai optimalisasi penerimaan demi mendorong layanan peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan.

• Penyelesaian Kerugian Negara: Sosialisasi tata cara penyelesaian kerugian negara serta pelaporan akuntansi piutang TGR.

Menjelang akhir siang, agenda ditutup dengan momen yang paling dinantikan, yaitu Penyampaian Penghargaan dari Kepala Biro Keuangan di Bidang Pengelolaan Keuangan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kinerja luar biasa dari satuan-satuan kerja di lingkungan peradilan dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama Sibuhuan terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola anggaran, meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, dan mempertahankan integritas dalam mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang prima.