Pelaksanaan apel sore mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan selama seminggu ini yaitu pada hari Jumat (01/07/2022). M. Saifuddin, S.H. Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan selaku pembina dan Muhammad Haykal, S.H. selaku CPNS Pengadilan Agama Sibuhuan bertindak sebagai komandan, sedangkan acara apel dipandu oleh Ashbahna Syari, A.Md.
Di hadapan seluruh peserta apel, Pembina menyampaikan selamat karena telah menerima Gaji ke-13, semoga gajinya berkah dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Membawa kebahagiaan bagi seluruh Aparatur PA Sibuhuan sehingga wajahnya berseri-seri di tanggal 1 Juli 2022 ini. Pembina juga menyampaikan selamat berakhir Pekan bagi yang seluruhnya, dan hati-hati di jalan untuk yang pulang ke rumahnya masing-masing. Pembina juga menyampaikan untuk tetap semangat dalam bekerja, semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 semoga tetap mendapatkan nilai yang terbaik.
Seperti biasanya apel sore diakhiri dengan membacakan 8 (Delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung yang dipandu oleh Ashbahna Syari, A.Md. dan diikuti oleh seluruh Aparatur PA Sibuhuan denga semangat.
Mengawali aktivitas di minggu ini, seluruh aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan melaksanakan apel pagi, Senin (27/06/2022). Bertempat di halaman utama, M. Saifuddin, S.H.I., Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, selaku pembina pada apel pagi ini. Sedangkan Toga Muda Nasution, S.H., PPNPN Pengadilan Agama Sibuhuan bertindak sebagai komandan apel.
Dalam amanatnya, pembina menyampaikan bahwa saat pembinaan oleh PTA Medan diumumkan jika Pengadilan Agama Sibuhuan mendapatkan peringkat I untuk SIPP. Pembina menyampaikan agar tetap semangat dalam bekerja agar tetap bisa mempertahankan nilai yang baik. Melakukan seluruh pekerjaa dengan baik sehingga setiap poin dari penilaian triwulan bernilai maksimal. Pembina juga menyampaikan agar senantiasa tertib dalam administrasi.
Seperti biasa apel pagi diakhri dengan Pembacaan 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung yang dipandu oleh Ashbahna Syari, A.Md. dengan semangat dan diikuti oleh seluruh peserta apel.
Pelaksanaan apel sore mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan selama seminggu ini yaitu pada hari Jumat (24/06/2022). Akhmad Junaedi, S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan selaku pembina dan Muhammad Haykal, S.H. selaku CPNS Pengadilan Agama Sibuhuan bertindak sebagai komandan, sedangkan acara apel dipandu oleh Titin Hervina Rambe, A.Md.A.B.
Di hadapan seluruh peserta apel, Pembina menyampaikan selamat berlibur dan hati hati di jalan bagi yang pulang ke rumahnya dan juga senantiasa menjaga kesehatan. Seperti biasa apel Jumat Sore diakhiri dengan membacakan 8 (delapan) Nilai Utama Mahkamah Agung yang diikuti oleh seluruh Aparatur Pengadilan Agama Sibuhuan.
Jum'at, (24/06/2022) — Operator Penganggaran Pengadilan Agama Sibuhuan, Isro Junda Samosir, S.Pd., mengikuti Sosialisasi Revisi DIPA dan Pembayaran Gaji Ke-13 Tahun Anggaran 2022. Gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 Juli 2022. Pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Selain itu, pencairan gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan pemerintah atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam menangani pandemi dengan melaksanakan semua pelayanan masyarakat.
Selain itu, juga diatur pengaturan Revisi DIPA dan batas akhir revisi anggaran. Mengingat Revisi DIPA merupakan komponen yang dinilai dalam IKPA, Satuan Kerja perlu memperhatikan bagaimana indikator kinerja revisi DIPA ini diatur dalam reformulasi yang berlaku di tahun 2022.
Adapun formula yang digunakan masih sama seperti yang diatur dalam PER-4/PB/2021 yakni = (1/Frekuensi Revisi DIPA) x 100. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan revisi, di antaranya dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Terakhir, mengingat tahun 2022 seluruh Satuan Kerja telah mengimplementasikan Aplikasi SAKTI secara penuh, maka revisi DIPA juga dilakukan melalui sistem tersebut.
pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.
IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Demi meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di Pengadilan Agama Sibuhuan, Tim Keuangan PA Sibuhuan, Ilham Syukri, A.Md (PPK), Sarah Fatima, A.Md, Hairunnisa Lubis, S.Kom., dan Isro Junda Samosir, S.Pd selaku Staf Pengelola Keuangan menghadiri Bimtek Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA. 2022 di aula KPPN Padang Sidempuan. "Evaluasi capaian IKPA ini telah dilakukan perubahan paradigma penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran, menjadi fokus pada peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan kesejahteraan masyarakat." ujar Bapak Urip Sanyoto, selaku Pejabat Terampil Perbendaharaan Negara KPPN Padang Sidempuan, sekaligus memimpin jalannya inti acara Bimtek ini.
Adapun inti tujuan Bimtek ini diselenggarakan adalah untuk mewujudkan reformulasi IKPA yaitu; mendukung belanja berkualitas dengan penguatan value for money dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja, dan penetapan kewajaran perlakuan (fairness treatment) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon I, dan K/L, khususnya berdasarkan alokasi anggaran dan karakteristik belanja.
Beberapa aspek pengukuran dan indikator kinerja yang harus diperhatikan adalah penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, serta dispensasi SPM. Dalam materinya, Bapak Syahidan Munawir selaku narasumber bimbingan teknis berharap agara satuan kerja yang berada di ruang lingkup KPPN Padang Sidempuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dalam rangka penilaian IKPA triwulan II yang akan mendatang.
