Sekretaris Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan bersama Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang Sidempuan pada Kamis, 12 Februari 2026. Kegiatan yang bertempat di Aula KPPN Padang Sidempuan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara.
Berdasarkan surat undangan Nomor UND-6/KPN.0205/2026, PA Sibuhuan terjadwal mengikuti kegiatan pada hari kedua bersama dengan satuan kerja lainnya di wilayah kerja KPPN Padang Sidempuan. Agenda utama dalam pertemuan tatap muka ini meliputi empat poin krusial. Pertama, sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satker Periode Tahun 2025 Unaudited: Sebagai langkah persiapan penyampaian laporan keuangan tahunan sesuai standar akuntansi instansi.
Kedua, Sosialisasi Mitigasi Retur SP2D: Upaya meminimalisir kesalahan data rekening yang mengakibatkan tertundanya pencairan dana. Ketiga, Sosialisasi Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan: Penilaian kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Keempat, Sosialisasi Penatausahaan Supplier Satker pada Aplikasi SAKTI: Penguatan pemahaman teknis dalam mengelola data rekanan/supplier melalui aplikasi SAKTI.
Acara dibuka dengan sambutan dari Plh. Kepala KPPN Padang Sidempuan, Bapak Ferdinan Harapan Maruli Tua. Dalam sosialisasinya, para narasumber menekankan pentingnya akurasi data dalam penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan informasi yang transparan dan akuntabel.
Sibuhuan – Panitera Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan menghadiri undangan penting dari Bupati Padang Lawas terkait pelaksanaan Rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten serta Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 11 Februari 2026 ini bertempat di Aula Kantor Bupati Padang Lawas. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Padang Lawas. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas statistik sektoral melalui koordinasi erat antara Pemerintah Daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kehadiran pihak Pengadilan Agama Sibuhuan dalam forum ini sangat krusial, mengingat dokumen data statistik sektoral dari tiap instansi diperlukan untuk proses penyamaan data sebelum diterbitkan. Hal ini berkaitan dengan penyajian data hukum dan pelayanan publik yang transparan bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Rangkaian acara yang dimulai pukul 08.00 WIB ini juga mencakup agenda Focus Group Discussion (FGD) untuk mendalami isu-isu teknis terkait penjaminan kualitas data pembangunan. Dengan partisipasi aktif dalam Forum Satu Data ini, PA Sibuhuan berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya data pembangunan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
SIBUHUAN – Para Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan mengikuti kegiatan diskusi penting yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 11 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas undangan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui surat Nomor 33/WKPTA.W2-A/UND.HM3.1.1/II/2026. Diskusi internasional ini menghadirkan kolaborasi antara Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) dengan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI). Adapun tema utama yang diangkat dalam pertemuan ini adalah "Judicial Wellbeing and Safe Workplaces" atau Kesejahteraan Yudisial serta Keamanan dan Kenyamanan di Tempat Kerja.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB ini diikuti oleh seluruh Hakim di satuan kerja masing-masing dari ruang Command Center. Partisipasi aktif para Hakim PA Sibuhuan dalam forum ini menunjukkan komitmen satuan kerja dalam memahami standar global mengenai kesejahteraan hakim dan penciptaan lingkungan kerja yang aman. Hal ini selaras dengan arahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kenyamanan profesional bagi para pengadil.
JAKARTA – Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, YM. Bainar Ritonga, S.Ag., M.H., menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan (LAPTAH) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang digelar pada Selasa, 10 Februari 2026. Acara yang berlangsung di halaman Gedung Kantor Mahkamah Agung RI ini mengusung tema sentral "Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera". Sidang istimewa dengan agenda tunggal ini dihadiri oleh jajaran Hakim Agung, pimpinan pengadilan tingkat banding dan pertama dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, serta delegasi negara-negara sahabat. Presiden Republik Indonesia dalam kesempatan ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.
Dalam laporannya, Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., memaparkan berbagai capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Salah satu poin krusial adalah efektivitas penanganan perkara yang mencapai angka signifikan. Dari total 3.025.152 perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, sebanyak 2.937.634 perkara (97,11%) berhasil diselesaikan.Kinerja impresif ini mencatatkan rasio produktivitas di atas 97% selama enam tahun berturut-turut. Keberhasilan ini didorong oleh masifnya penerapan pengajuan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara elektronik, yang terbukti efektif memangkas birokrasi serta biaya pengiriman berkas fisik.
Menutup laporannya, Ketua MA RI menekankan pentingnya integritas bagi seluruh aparatur peradilan. Beliau berpesan bahwa peradilan yang dijalankan dengan jujur akan melahirkan kepercayaan publik. Kepercayaan terhadap hukum inilah yang menjadi pondasi utama bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Kehadiran Ketua PA Sibuhuan dalam forum tertinggi tahunan ini menegaskan komitmen Pengadilan Agama Sibuhuan untuk terus bersinergi dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung menuju peradilan yang modern, transparan, dan berintegritas.
Sibuhuan – Bertempat di Ruang Media Center, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama (PA) Sibuhuan menghadiri undangan kegiatan kunjungan kehormatan dari Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak (JKSS), Malaysia, pada Selasa (10/02/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI ini mengusung tema "Penguatan Hubungan Kelembagaan dan Pertukaran Praktik Baik antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak".
Acara dimulai tepat pukul 14.30 WIB dengan agenda pembukaan yang khidmat, meliputiMenyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung, Menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia "Negaraku", Pembacaan doa serta penayangan video profil dari kedua instansi. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menekankan pentingnya pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan. Hal senada juga disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Junaidi selaku Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak.
Sesi utama kegiatan ini diisi dengan paparan materi mengenai praktik baik (best practices) dalam sistem peradilan agama di masing-masing negara. Melalui diskusi dan tanya jawab, para peserta dari seluruh satuan kerja di Indonesia, termasuk PA Sibuhuan, mendapatkan wawasan baru mengenai efisiensi birokrasi dan inovasi pelayanan hukum yang diterapkan di Sarawak. Acara ditutup pada pukul 16.00 WIB dengan sesi penyerahan cendera mata secara simbolis dan foto bersama virtual sebagai tanda eratnya hubungan persaudaraan antara peradilan agama kedua negara.
